dahlan iskan

interpelasi dpr

Dahlan Iskan seputar interpelasi DPR

Sekitar 2 bulan terakhir nama Dahlan Iskan banyak diberitakan di media massa, mulai dari aksinya di jalan tol, menginap di rumah warga, naek kereta api dan kendaraan umum tanpa pengawalan yang dihubungkan dengan pencitraan, jualan e-toll card, sampai terakhir tentang DPR yang mengajukan interpelasi kepada dirinya sehubungan dengan kebijakannya sebagai menteri BUMN.

Kebijakan yang dikenakan interpelasi adalah  Kepmen BUMN Nomor KEP-236/MBU/2011. Antara lain berisi :
1. Dahlan Iskan mengeluarkan kebijakan untuk penunjukan direksi BUMN tanpa melalui RUPS dan TPA
2. Pendelegasian wewenang menteri BUMN kepada direksi BUMN
selengkapnya tentang kebijakan dari dahlan iskan : http://finance.detik.com/read/2012/04/16/073755/1892982/4/ini-dia-keputusan-dahlan-iskan-yang-diprotes-anggota-dpr

Sebetulnya kedua hal itu merupakan pemangkasan birokrasi yang selama ini menyulitkan dan memperlambat dalam pengambilan keputusan sehingga setiap keputusan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Dahlan Iskan sebagai menteri BUMN mempunyai hak untuk menunjuk direksi, tapi tentu saja posisi yang “basah” tersebut selama berpuluh tahun ditunggangi oleh banyak kepentingan politik sehingga banyak kepentingan yang terganggu dengan penunjukkan seperti itu. Begitupun dengan pemberian wewenang kepada direksi untuk memilih wakil dan anak buahnya, tentu menyulitkan orang-orang yang selama ini suka memberikan “titipan” karena penunjukkan dilakukan langsung oleh direksi. Apakah ini harus diinterpelasi sebagai sebuah pelanggaran? Omong-omong berapa biaya harus dikeluarkan untuk menjadi PNS? Berapa untuk posisi direksi? Berapa besar nilai yang hilang karena direksi boleh memilih langsung para bawahannya? Tidak heran jika ada yang merasa terganggu.

Ada pun interpelasi itu diusung oleh 38 anggota DPR sebagai berikut :
Golkar 22 orang : Lili Asdjudiredja, Chairuman Harahap, Idris Laena, Eddy Kuntadi, Hayani Isman, Dodi Reza Alex, Adi Putra Tahir, Bobby Rizaldi, Markus Nari, Muhidin Said, A. Rio Idris, Adi Sukemi, Dito Ganinduto, Satya Widya Yudha, Budi Supriyanto, Bambang Sutrisno, Nasrudin, Endang Agustini Syarwan H., Hardisoesilo, Emil Abeng, Mahfudh, Marzuki Daud.
PDIP 6 orang : Aria Bima , Hendrawan Supratikno, Sukur Nababan, Adisatrya Suryo Sulisto, Daniel Lumban Tobing, Eriko Sutarduga
PKS 2 orang : Abdul Aziz S, Refrizal
Gerindra 4 orang : Edhy Prabowo, Lukman Hakim, Abdul Wachid, Agung Jelantik
PPP 2 orang : Iskandar Syaichu, Nanang Sulaiman
PAN 1 orang : Nasril Bahar
Hanura 1 orang : Erik Satrya Wardhana

Hal yang menarik adalah, apakah hak interpelasi anggota DPR yang merupakan hak sakti DPR itu layak digunakan kepada seorang menteri? Karena hak tersebut adalah untuk menentang kebijakan presiden, sedangkan menteri hanyalah pembantu presiden, segala hal yang dilakukan menteri harus mendapat persetujuan presiden. Jika hal itu salah, maka presiden yang akan meminta pertanggungjawaban langsung dari menteri tersebut. Jika presiden melakukan kesalahan maka presiden yang dikenakan interpelasi. Begitu besarkah seorang Dahlan Iskan sampai harus menggunakan interpelasi untuk menjatuhkannya? Apakah interpelasi sehubungan dengan Dahlan Iskan ditujukan kepada  SBY sebagai presiden? Bahkan ketua DPR Marzuki Alie pun mendukung interpelasi ini. PDIP-P yang selama ini mengatakan membela rakyat miskin sebagai partai oposisi, disebutkan oleh Eva Kusuma Sundari dan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo akan mendukung penuh interpelasi itu.

Apa yang menyebabkan para politisi merasa terganggu dengan sepak terjang Dahlan Iskan? Apakah sebegitu mengganggu potensi para capres dalam pemilu 2014 jika Dahlan Iskan tidak dijatuhkan oleh DPR? Berkali-kali Dahlan Iskan mengatakan kalau ia tidak tertarik menjadi presiden.  Siapa saja sebetulnya capres yang merasa akan terganggu oleh citra Dahlan Iskan di media? Siapa orang-orang yang merasa usaha pribadinya atau posisinya akan terganggu kalau Dahlan Iskan mendapat posisi penting sebagai menteri atau bahkan presiden? Apa yang sudah mereka lakukan sebagai anggota DPR? Jadi mereka mewakili rakyat yang mana?

Sebetulnya dalam hal interpelasi DPR terhadap Dahlan Iskan ini ada yang mendapatkan keuntungan citra baik pada masyarakat walaupun mungkin motivasinya murni bukan untuk pencitraan, yaitu para politikus yang mendukung Dahlan Iskan dan menolak interpelasi terutama dari partai Demokrat seperti Ruhut Sitompul, Soetan Batoegana, Ramadhan Pohan, Hayono Isman, Dari partai lain termasuk Muhaimin Iskandar dan Imam Nachrowi dari PKB dan Hatta Rajasa, Teguh Juwarno dan Tjatur Sapto dari PAN.

Pendapat pribadi saya, anggaplah seluruh kerja keras Dahlan Iskan sebagai pencitraan, tetap lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa dan tidur dalam sidang, setidaknya beliau bekerja keras. Apakah peraturan pemerintah sudah sempurna sehingga begitu ada yang tidak sesuai langsung diinterpelasi? Bukankah tujuan reformasi adalah membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Bagaimana caranya kalau tidak ada yang boleh diubahkan? Setiap orang pasti tidak ada yang sempurna, sangat mudah untuk menjatuhkan public figure, apalagi jika sudah mengganggu kepentingan dapur pribadi kemudian mengatasnamakan kepentingan rakyat. Kapan majunya kalau setiap kali ada yang mau membangun negeri ini selalu dijatuhkan? Apakah Dahlan Iskan harus dijegal supaya tidak mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu 2014?

Saya kuatir dengan begitu kuatnya massa yang mendukung Dahlan Iskan, jika sampai terjadi penjatuhan atau sidang interpelasi, maka akan terjadi demo yang lebih besar daripada demo BBM kemarin, terutama karena mahasiswa bisa menilai siapa yang patut di dukung. Karyawan PLN dulu menolak dan mendemo Dahlan Iskan sebagai Dirut PLN tetapi saya yakin setelah melihat kinerja Dahlan Iskan mereka akan mendukung penuh. Begitu pula dengan BUMN lain, PNS yang ingin maju tentu akan mendukung, kecuali orang-orang tertentu yang dulu sudah kasih setoran untuk menjadi PNS, ternyata sewaktu Dahlan Iskan menjabat menteri, harus kehilangan kenyamanannya karena harus kerja keras, tapi ini tentu tidak banyak.

Sri Mulyani sudah tersingkir karena kasus Century tetapi Bank Dunia menilai beliau sebagai seorang yang kompeten dan bersih. Bukankah jika Sri Mulyani bekerja tetap sebagai menteri keuangan, maka akan begitu besar hasilnya bagi bangsa ini? Sekarang apakah giliran Dahlan Iskan akan mendapat perlakuan yang sama oleh DPR? Setidaknya jika sampai terjadi voting saat sidang interpelasi, biarlah voting diadakan secara terbuka sehingga rakyat bisa lebih mengenal karakter para wakilnya di DPR supaya tidak salah pilih di pemilu 2014.

No Comments

You must be logged in to post a comment.